Sandi Tuding Utang BUMN Meroket Karena Politik Jokowi

Sandi Tuding Utang BUMN Meroket Karena Politik Jokowi – Cawapres nomer urut 02 Sandiaga Uno memandang jumlahnya utang Tubuh Upaya Punya Negara (BUMN) yg senantiasa melejit dari tahun ke tahun berlangsung lantaran kebutuhan politik. Kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yg pingin kembali maju ke Penentuan Umum Presiden (Pemilihan presiden) 2019 dituduh jadi biang problem itu.

Dalam kebutuhan politiknya, Jokowi dipandang mengusahakan menarik nada rakyat dengan bangun infrastruktur yg masif serta memberikannya subsidi daya. Tetapi, hal semacam itu malah membuat beban penempatan pada BUMN jadi terlampau tinggi.

Walhasil, utang BUMN lantas bertambah buat tutup kepentingan modal serta ongkos penempatan itu. Menurut data Kementerian BUMN, jumlahnya utang banyak perusahaan pelat merah sampai Rp5.271 triliun per September 2018. Jumlahnya ini bertambah dari tahun awal mulanya sebesar Rp4.830 triliun.

“Presiden sendiri udah mengakui kalau ini menguber obyek politik serta ini udah dikatakan lewat cara jujur oleh Presiden. Kami hargai itu,” tutur Sandi di lokasi Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

Buat Sandi, calon petahana semestinya tak memakai BUMN buat kebutuhan politiknya. Lantaran, menurut dia, BUMN sebenarnya punya negara, bukan penguasa atau politisi. Dengan demikian, tata kelola perusahaan punya negara semestinya dikerjakan dengan menggenggam arahan best practice, good corporate governance, serta profesional.

“Untuk kami, ini mesti dipisahkan dari politik. BUMN semestinya punyai tata kelola yg baik serta profesional, lantaran politisi itu memang come and go. Tetapi jujur dan berkarakter kuat BUMN itu semestinya stay di BUMN,” ujarnya.

Seterusnya, Sandi pun menyoroti teknik pemerintah jaman Jokowi dalam menunjuk banyak direksi BUMN. Menurut dia, pemerintah terlampau gampang merubah banyak pucuk pimpinan.

Tidak hanya itu, perubahan semestinya dikerjakan dengan ketat sampai ada bagian uji kepatutan serta kelayakan (fit and proper test) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertindak sebagai partner pemerintah.

Soal ini buat menegaskan kalau banyak deretan direksi miliki kompetensi yg oke buat menjalankan perusahaan pelat merah. Maksudnya, biar peranan BUMN jadi benteng perekonomian sungguh-sungguh berjalan, adalah ikut berperan pada ekonomi, memberi kesejahteraan buat orang, sampai membuat lapangan kerja.

Di lain sisi, kebutuhan politik Jokowi yg membuat utang BUMN bertambah ikut memberikannya kecemasan lantaran tumpukan utang itu tak di tanggung oleh semasing perusahaan saja. Tetapi, akan juga di tanggung oleh pemerintah jadi pemberi agunan.

“Utang BUMN jika dihimpun dengan utang pemerintah serta bagian publik, angkanya udah diatas 60 prosen dari PDB. Ini jadi kecemasan kami,” katanya.

Sandiaga Janji Tidak Asal-asalan Berikan Penempatan BUMN

Kalau memenangi Pemilihan presiden 2019, Sandiaga Uno mengatakan tidak dapat seenaknya memberikannya penempatan pada BUMN serta bakalan lebih selektif. Karenanya ia tidak pengen menaikkan beban serta membuat kemampuan perusahaan pelat merah jadi jelek.

“Insyaallah jika Prabowo-Sandi bisa amanah dari Allah, kami dapat menjaga BUMN lantaran BUMN ini bukan alatnya Prabowo-Sandi. BUMN ini buat menegaskan kalau Indonesia dapat adil serta makmur,” jelasnya.

Penempatan, tukasnya, cuma dikasihkan kalau kapabilitas perusahaan punya negara sungguh-sungguh oke. Walaupun begitu, diakuinya gagasan bangun infrastruktur terus butuh dikerjakan.

“Tentulah (penempatan) ada, tetapi kami sesuai yang ada. Kami dapat kasih penempatan jika lewat cara keuangan, neraca, operasional baik,” ujarnya.

Kedepannya, seleksi penempatan pun dikerjakan menurut prioritas project infrastruktur. Dia memberikan contoh pembangunan infrastruktur dapat diutamakan di beberapa daerah yg sangat butuh terlebih dulu. Dengan demikian, tak usah memaksa buat bangun banyak project lewat cara berbarengan.

“Kami konsentrasikan ke infrastruktur yg langsung bersentuhan dengan rakyat, contohnya waduk, irigasi, jaringan air di Brebes contohnya. Aduan ini banyak di daerah,” tukasnya.

Seterusnya, project infrastruktur yg tak prioritas, tetapi tetap diperlukan dapat dijalankan dengan menggandeng pihak swasta lewat pola kerja sama yg menguntungkan. Maksudnya, biar pihak swasta tertarik serta tak memberikan beban ke Biaya Penerimaan serta Berbelanja Negara (APBN).

“Jika dapat dijalankan private (swasta) ya kami berikan pada mereka, hingga keuangan negara, area fiskal itu dapat kami tujukan ke infrastruktur yg bersentuhan dengan rakyat saja,