Rukamta Menuntut Karena Jabatan Kades Di Copot

Rukamta Menuntut Karena Jabatan Kades Di Copot – Rukamta (51) menuntut Bupati Gunungkidul, Badingah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta karena memberhentikannya dari jabatan Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu. Ketentuan Bupati Gunungkidul itu dimaksud cacat hukum.

Materi tuntutan yaitu Surat Ketentuan Bupati Gunungkidul Nomer : 141/08/Pb/KPTS/2017 tertanggal 22 September 2017 terkait Pemberhentian Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu.

” Seorang dapat diberhentikan dari jabatan kepala desa bila orang itu wafat, atau sakit serta tidak dapat melakukan pekerjaan menjadi kepala desa, atau divonis bersalah lakukan tindak pidana, ini segalanya tidak menerpa Pak Rukamta. Tetapi sebagai pokok materi tuntutan yaitu SK bupati, ” kata kuasa hukum Rukamta, Oncan Poerba pada wartawan, Jumat (24/8/2018).

Oncan menuturkan sesuai sama Kasus 71 ayat (7) Perda Gunungkidul Nomer 5/2015 terkait Kepala Desa, bupati dapat memberhentikan seseorang kepala desa sangat lamban 30 hari sehabis ada rujukan dari Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD) ditempat.

” Tetapi ini melalui batas waktu, tidak penuhi prasyarat serta peraturan hukum Kasus 71 ayat (7). SK pemberhentian 22 September 2017, meskipun sebenarnya surat berisi sangsi pemberhentian sesaat Rukamta keluar 10 Mei 2017, lantas 20 hari BPD susun rujukan, menjadi telah lebih dari 3 bulan baru keluar SK pemberhentian konsisten, ” bebernya.

Proses hukum waktu ini masuk sesi banding sehabis putusan peradilan tingkat pertama menampik tuntutan Rukamta pada 14 Agustus 2018.

” Kita konsisten berkeyakinan pemberhentian Rukamta tidak resmi, menjadi kita utarakan banding atas putusan PTUN. Banding telah kita utarakan 20 Agustus tempo hari, ” jelas Oncan.

” PTUN tidak mencermati tenggang waktu ini, menjadi kita utarakan banding pada putusan PTUN, ” sambungnya.

Kecuali menuntut SK pemberhentian, Rukamta juga menuntut Surat Ketentuan Bupati Gunungkidul Nomer 141/06/PG/KPTS/2018 tertanggal 27 Februari 2018 terkait pengangkatan kades substitusi Rukamta yang dinilai cacat hukum.

Selain itu, Rukamta mengakui dia diberhentikan menyusul gosip pungli yang dituduhkan padanya. Gosip itu meluas di kelompok masyarakatnya.

” Problem pungutan liar saya tidak menerimanya, saya dituduh terima pungutan liar Rp 25 juta, ” ucap Rukamta.

Oncan menimpali gosip itu tidak bisa dibuktikan di ranah hukum.

” Tidak ada satu peraturan hukum di sebutkan ada pungutan liar, tidak ada hasilnya lewat cara hukum pidana, tidak ada putusan pidananya. Serta masalah itu telah dituntaskan lewat kecamatan serta jajarannya dengan baik, juga tidak ada kasus kapasitas. Lantas mengapa Rukamta diberhentikan oleh bupati, ” tambah Oncan.