Pro-kontra Kritikan Amien Rais Kalau Program Sertifikasi Tanah Presiden Jokowi – Pro-kontra kritikan Amien Rais kalau program sertifikasi tanah Presiden Jokowi yaitu pengibulan, masih tetap selalu berlanjut. Jual beli ‘serangan’ sudah berlangsung, saat ini masuk ke sesi ke-2.
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menantang supaya kritik butuh dibarengi data, tidak cuma asal bicara. ” Jadi bila berkelahi data. Data ini dapat dipertanggung jawabkan, ” tutur Luhut di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Sebelumnya menantang adu data, Luhut telah memulai reaksi serangan Amien dengan ancaman membuka ‘dosa’ seseorang senior, seakan menandai sesi pertama perang pernyataan dua politisi ini.
Di sesi ke-2, partai-partai politik bereaksi, baik parpol yang pro-pemerintah atau yang bukanlah. PAN percaya 100% kalau Amien miliki landasan data yang kuat dibalik kritik kerasnya. Jadi Luhut tidak butuh menyerang kekurangan data Amien dalam ‘kelahi’ politik ini.
” Janganlah sangka Pak Amien tidak miliki data juga. Siapa yang tahu? Saya percaya Pak Amien itu guru besar yang memiliki data-data serta dia paham itu, ” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay pada wartawan, Senin (26/3/2018). Meskipun demikian, Saleh tidak sepakat dengan arti ‘berkelahi’, soalnya maksud Amien lewat kritiknya yaitu untuk perbaikan Indonesia, bukanlah hanya berkelahi.
PKB membela Luhut. Gosip agraria yang disorot Amien Rais yaitu gosip yang butuh dibicarakan memakai data. Jadi dalam hal semacam ini, tantangan Luhut supaya kritik dibarengi data yaitu tantangan yang pas.
” Benar itu, apapun mengenai keadaan negara ini perlu untuk berdasar pada data. Baik data resmi ataupun sebagian kenyataan lapangan, termasuk juga dalam masalah penguasaan tanah ini, ” kata Wasekjen PKB Daniel Johan waktu dihubungi, Senin (26/3/2018).
Beda PKB, beda PKS. Lewat Ketua DPP Mardani Ali Sera, PKS membela Amien. ” Pak Amien tentu miliki data. Juga akan di buka pada saatnya. Hingga umum tahu serta sadar perlunya problem pertanahan ini, ” papar Mardani, Senin (26/3/2018).
Partai NasDem, di kenal jadi pendukung Presiden Jokowi, sudah pasti membela Luhut. NasDem mensupport alasantasi Luhut serta menyebutkan semua jenis kritik butuh dikuatkan dengan data. Agar diinginkan kritik itu tidak berkembang dengan liar serta jadi hoax.
” Bila kritik tidak di dukung data jadi cuma juga akan ribut saja serta jadi berita hoax serta pasti tidak berguna untuk semuanya pihak, ” papar Sekjen NasDem Johnny G Plate, Senin (26/3/2018).
Tetapi Partai Golkar miliki pandangan beda. Menurut Wasekjen Golkar Sarmuji, tantangan untuk menghidangkan data itu tidak ditujukan Luhut untuk menyerang Amien Rais. Itu lebih persisnya yaitu imbauan pada kader Golkar yang waktu 25 Maret tengah melakukan pembekalan untuk caleg di Hotel Red Top, serta Luhut bicara di situ.
Apa pun maksud ‘sang penutur’, nasib tuturan akan begitu bergantung oleh ‘sang penafsir’. Tuturan Luhut terlanjur ditafsirkan jadi tantangan ke Amien Rais.
Wakil Ketua Umum PAN yang putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyebutkan kritikan Amien Rais masalah agraria yaitu kritikan berdasar pada data. Amien Rais mengatakan 74% lahan dikuasai sekumpulan orang saja, itu yaitu hasil laporan Bank Dunia.
” 74 % tanah negara dikuasai segelintir orang itu, itu yaitu laporan Bank Dunia th. 2015. Itu kan ada datanya, janganlah dibantah, ” kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Tidak butuh menanti saat lama, selang satu hari saja, Bank Dunia menyanggah klaim Hanafi Rais. Bank Dunia menyatakan tidak sempat keluarkan data mengenai kepemilikan tanah di Indonesia.
” World Bank tidak sempat menerbitkan laporan sesuai sama itu. Begitu terang saya katakan kalau itu tidak benar, ” kata Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Dia menyayangkan nama Bank Dunia turut dimaksud dalam sesi ke-2 pertarungan Amien vs Luhut ini.
Paling baru, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menjawab tantangan Luhut untuk ‘berkelahi’ dengan data. Walau sesungguhnya Dradjad tidak setuju dengan kata ‘berkelahi’ untuk adu data dengan Luhut.
Program untuk bagi sertifikat tanah disebutnya tidak sesuai sama sasaran. Drajad mengemukakan kritik ini sembari memaparkan data.
Kata Drajad, pemerintah menyebutkan sukses menjangkau sasaran BBS beberapa 5 juta bagian tanah pada 2017. Berita ini termuat dalam website Sekretariat Kabinet (Setkab) serta di sampaikan Presiden Jokowi dalam beragam peluang.
Sepanjang 32 bln. (2015-Agustus 2017), yang usai sertifikasinya baru 2. 889. 993 bagian atau rata-rata sekitaran 90. 300 bagian/bln.. Tetapi sepanjang 4 bln. selanjutnya, ada 2, 1 juta yang dikerjakan atau 527. 500 bagian/bln..
Data Kementerian Agraria yang diliat pengamat ekonomi dari Indef itu tunjukkan ketidaksamaan dengan yang dilaunching di website Setkab. Menurut data Kementerian Agraria, jumlah bagian yang usai baru 4, 23 juta.
” Jadi kenyataansnya, BBS (bebrapa untuk sertifikat) meleset 15, 4% dari sasaran! Itu juga dengan capaian per bln. yang naik 3, 7 kali lipat, tapi kabar berita yang keluar, BBS sukses 5 juta, ” tuturnya.
Drajad juga mengkritik masalah redistribusi lahan, komponen program yang semestinya digalakkan dalam kebijakan reforma agraria. Nyatanya peran redistribusi ini begitu kecil. Umpamanya, sepanjang periode 2015-Agustus 2017, ada 245. 097 bagian tanah redistribusi yang memperoleh sertifikat. Angka itu cuma 8, 5% dari jumlah sertifikat. ” Itu juga belum juga terang, adakah redistribusi dari korporasi besar? ” bertanya Dradjad.
Menurutnya, esensi kritik Amien Rais masalah ketimpangan penguasaan lahan yaitu supaya pemerintah menggerakkan program reformasi agraria dengan benar. Reformasi agraria mesti dapat mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, sekalian ketimpangan aliran faedah dari tanah. Bila tidak pas rencana serta implementasinya, RA dapat kontraproduktif, bahkan juga menghancurkan perekonomian.
Apakah jual beli serangan kritik ini akan selalu berlanjut, atau cuma selesai di sesi ke-2 ini? Kita nantikan saja.