Pemberian Opini WTP Itu Jadi Istimewa Untuk Kota Semarang – Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhirnya memberi opini Lumrah Tanpa ada Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Th. Aturan 2016. Perolehan ini menaikkan banyak daftar pencapaian Pemerintah Kota Semarang dimuka kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang menjabat mulai sejak 17 Februari 2016.
Pemberian opini WTP itu jadi istimewa untuk Kota SemarangPemberian opini WTP itu jadi istimewa untuk Kota Semarang, karna ini yaitu kali pertama Kota Semarang memperolehnya dalam kurun saat tiga th. paling akhir. Untuk di ketahui, Pemerintah Kota Semarang dalam neraca keuangan periode terlebih dulu senantiasa memperoleh opini Lumrah Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WTP ini diperoleh Pemerintah Kota Semarang sesudah dapat tunjukkan pelaporan keuangan yang tambah baik dari mulanya. Usaha keras Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam bersihkan birokrasi yaitu jadi aspek kunci. Hal semacam ini mengingat, opini WTP diberi BPK pada Pemerintah Kota Semarang sesudah lakukan penilaian pada System Ingindalian Intern (SPI) serta Kepatuhan pada perundang-undangan.
Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini menyampaikan kalau opini WTP jadi utama untuk Pemerintah Kota Semarang jadi tolok ukur.
” Sampai kini sesungguhnya kami bukanlah tengah dipantau atau di check, tetapi tengah dituntun oleh BPK untuk kerjakan yang benar hingga terwujud pemerintahan yang bersih, ” papar Hendi dalam info tertulisnya, Rabu (7/6/2017).
” Hingga dengan diberikannya opini WTP ini pada Pemerintah Kota Semarang, sudah pasti saya berterima kasih sekali pada BPK atas semua upayanya berbarengan Pemerintah Kota Semarang “, lebih Wali Kota yang juga membawa Kota Semarang menempati posisi ke-3 daerah paling bersih dari korupsi di Indonesia versus Transparency International Indonesia ini.
Penyerahan Laporan Kontrol Th. Aturan 2016 tersebut diserahkan dengan segera oleh Auditor Paling utama V Keuangan Negara DR. Bambang Terakhir serta di terima oleh Wali Kota Semarang. Penyerahan dikerjakan di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang Rabu (7/6/2017).
Bambang Terakhir dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah bisa mempertanggungjawabkan proses APBD dengan lebih transparan, akuntabel serta berikan faedah lebih untuk beberapa pemangku kebutuhan, beberapa pemakai ataupun pemeriksa neraca keuangan pemerintah.
” Akan tetapi masih tetap ada banyak hal yang perlu dikerjakan perbaikan. Mengenai persoalan yang butuh memperoleh perhatian salah satunya persoalan aset tetaplah, persoalan berbelanja, serta persoalan pendapatan, ” tutupnya.